SinergiNews – Kota Cimahi, 06/10/2022. “Bagaimana caranya agar saya bisa diakui (oleh Pemerintah Kota Cimahi, red)? Masa’ orang lain mengakui saya, memberikan pelatihan dan saya diundang secara pribadi, tetapi Kota Cimahi sama sekali tidak ada (pengakuan, red) terhadap saya.” Demikian curahan hati Achmad Syafei, seorang pelatih UMKM asal Kota Cimahi, dalam gelaran Cimahi Open Dialogue (COD) episode kelima, di Aula Gedung B Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Jawa Barat, Selasa (04/10/2022).
Achmad yang menggeluti kerajinan bambu dan memberikan pelatihan kepada UMKM di berbagai daerah se-Indonesia itu bukanlah satu-satunya yang menumpahkan unek-unek kepada Pemkot Cimahi. Beberapa pelaku UMKM lainnya juga menyuarakan unek-unek dan pendapat dalam kegiatan dialog terbuka yang mengangkat topik “Mewujudkan Sinergitas Antara Pemerintah Daerah dan KADIN, dalam Bangkitnya Perekonomian Pasca Pandemi” tersebut.
Seperti Hani, yang mengakui bahwa para pemilik UMKM merasa minder ketika tempat usahanya akan diinspeksi oleh Dinas Kesehatan, sebagai persyaratan untuk mendapatkan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Ia mengakui ruangan yang digunakan untuk tempat usaha belum layak dan belum bisa selalu bersih.
“Kita kan nggak bisa janjian sama kecoa nggak boleh lewat atau sama rambut jatuh, padahal tiap hari kita bersih-bersih. Jadi mohon pada Pemerintah mudah-mudahan dilancarkan karena kasihan para pelaku UMKM yang kemarin terdampak COVID,” ungkapnya.
Sementara itu, pelaku UMKM lainnya yang hadir, Dyah menyebut, dalam kegiatan sejenis bazar UMKM, pihak panitia kerap mematok tarif stand yang terlalu tinggi. Ia juga menyoal para pelaku UMKM yang masih belum memahami pemasaran digital.