SinergiNews – OPINI. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, saat ini gencar mempromosikan pembukaan lahan di Papua untuk menarik investasi ke daerah tersebut. Namun, tindakan ini mendapat kritik keras dari berbagai pihak yang menilai pembukaan lahan tersebut memiliki dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat Papua.
Papua memang memiliki potensi besar untuk menjadi daerah tujuan investasi baru di Indonesia. Namun, jika dilihat dari perspektif lingkungan, pembukaan lahan secara besar-besaran di Papua tentu memiliki risiko yang cukup besar. Sebagai daerah yang masih alami, Papua memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berharga dan perlu dijaga dengan baik. Jika pembukaan lahan tidak diatur dengan baik, maka keanekaragaman hayati tersebut akan terancam.
Tindakan Bahlil Lahadalia untuk mempromosikan pembukaan lahan di Papua tampaknya tidak melihat dampak lingkungan yang akan terjadi. Padahal, sebagai Kepala BKPM, Bahlil seharusnya mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan sebelum memutuskan untuk mempromosikan pembukaan lahan di Papua. Kritik yang datang dari berbagai pihak menilai Bahlil hanya memikirkan target investasi dengan cara yang kurang bijaksana.
Belum lagi, konflik agraria yang muncul setiap kali ada pembukaan lahan justru berpotensi merugikan masyarakat Papua yang hidup di sekitar lahan tersebut. Mereka akan kehilangan hak atas tanah adat dan sumber daya alam yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Dalam pandangan mereka, tanah dan sumber daya alam bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga identitas dan budaya mereka.
Seharusnya, sebelum melakukan pembukaan lahan, ada kajian mendalam terkait dampak sosial dan lingkungan yang akan terjadi. Proses konsultasi dengan masyarakat setempat juga harus dilakukan dengan serius agar kepentingan mereka dapat terwakili dengan adil.
Berdasarkan hal tersebut, pembukaan lahan di Papua harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Bahlil Lahadalia sebagai pimpinan BKPM harus mampu merangkul semua pihak dan mengadakan proses konsultasi yang baik dengan masyarakat setempat. Konflik agraria yang terjadi setiap kali ada pembukaan lahan harus dapat dihindari dengan cara yang bijaksana dan adil. Kita harus berbicara tentang pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga Papua benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dalam keberlangsungan yang sehat.
Penulis: Yesaya Nino (Global Insight Research Institute/ GIRI)
Editor: Fajar Budhi WIbowo
