Fadli Zon Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Boleh Abaikan Program Prioritas Kebudayaan

Fadli Zon - Menteri Kebudayaan RI (Foto. beritasatu.com)
Fadli Zon - Menteri Kebudayaan RI (Foto. beritasatu.com)

SinergiNews – Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha yang mendampingi, menggelar rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Rapat membahas pemajuan kebudayaan nasional, strategi efisiensi anggaran, dan penguatan diplomasi budaya Indonesia.

Himmatul Aliyah dari Fraksi Partai Gerindra memimpin rapat, Fadli Zon menegaskan efisiensi anggaran tak boleh mengorbankan program prioritas. Kementerian Kebudayaan akan fokus pada pelestarian warisan budaya, revitalisasi cagar budaya, dan diplomasi budaya global.

“Kami setuju dengan efisiensi, tetapi tidak boleh mengorbankan esensi pemajuan kebudayaan. Kami akan mencari skema pendanaan alternatif seperti public-private partnership, filantropi, dan kerja sama lainnya,” ujar Fadli.

Komisi X DPR mendukung langkah ini dan menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran kebudayaan.

Potensi besar industri budaya Indoensia

Fadli menyoroti beberapa program prioritas, antara lain revitalisasi kawasan budaya, cagar budaya, dan museum. Selain itu, repatriasi artefak budaya Indonesia dari luar negeri, seperti manuskrip bersejarah dari Inggris dan Prasasti Pucangan dari India.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam industri budaya, tinggal bagaimana kita menumbuhkan ekosistem yang kuat dan strategis,” tambahnya.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengusulkan agar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) bergabung dengan Kementerian Kebudayaan. Fadli Zon menanggapi, bahasa adalah elemen utama kebudayaan dan bagian dari identitas bangsa.

“Sejalan dengan Pasal 32 UUD 1945, bahasa daerah harus dihormati dan dilestarikan. Kami juga siap mendukung inisiatif ini untuk memperkuat peran bahasa dalam ekosistem budaya nasional,” tegasnya.

Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi sinergi DPR dan Kementerian Kebudayaan dalam mengawal kebijakan budaya yang berkelanjutan dan inklusif.

“Kami ingin seluruh masyarakat merasakan kehadiran Kementerian Kebudayaan, terutama dalam mendukung ekosistem budaya yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Fadli Zon.***

Jurnalis: Fajar Budhi Wibowo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Untuk lebih lengkapnya, silakan hubungi kami

Melayani Seluruh Indonesia, info lengkap hubungi kami

Optimized by Optimole