SBB Tidak Pernah Meraih WTP, KONSPERAM Mendesak Bupati SBB Lakukan Reformasi Birokrasi

SinergiNews-Kab. Seram Bagian Barat, 02/03/2025. Kabupaten Seram Bagian Barat telah memasuki usia ke 21 tahun, namun hingga kini belum pernah menyabet predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini menunjukkan Kualitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang belum maksimal, perlu diketahui bahwa jika suatu daerah belum mendapatkan predikat WTP dalam pengelolaan anggaran negara itu artinya pelaporan keuangan dianggap buruk hal ini menjadi catatan penting bagi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.

Fungsionaris Konsorsium Pemuda Seram ( KONSPERAM), Jovandri A. Kalaimena menilai keadaan ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemda sebab jika diabaikan maka daerah terus mengalami penurunan dalam pengelolaan keuangan daerah kendati demikian, walau terdapat beberapa daerah yang belum mencapai target itu, tetapi diharapkan Pemda SBB dibawah kepimimpinan Asri Arman selaku Bupati saat ini perlu menekankan tertib administrasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah agar predikat opini WTP bisa dapat dicapai pada era kepimpinannya.”

“Kalaimena menyebutkan Selama kurang lebih 21 tahun perjalanan pemerintahan Kabupaten SBB, belum memperoleh opini WTP fakta ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan daerah dianggap buruk atau juga dikatakan pelaporan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya sehingga sulit untuk daerah meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama ini.” ucap Kalaimena.

“Mengapa pentingnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terutama pemerintah daerah karena opini WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Jika Pemda tidak mampu mewujudkan maka dianggap pemerintah yang gagal dalam hal pelaporan atas keuangan daerah yang bersumber dari anggaran negara.”tegas dia

“Kalaimena menyampaikan Bupati SBB harus serius dalam menjaga entitas pertanggungjawaban anggaran negara dan memastikan proses yang transparan dan akuntabel untuk menciptakan keterbukaan informasi publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam pengelolaan keuangan di daerah sebab jika daerah tidak mampu meraih WTP maka patut masyarakat dapat meragukan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam memimpin daerah 5 tahun ke depan.”

“Adapun penyebab daerah belum meraih WTP karena kurangnya komitmen kepala daerah terhadap disiplin administrasi selain itu, Peran inspektorat daerah tidak optimal serta kompetensi SDM pengelola keuangan yang belum memadai, atas dasar itu maka diharapkan kepada Bupati Kabupaten SBB untuk segera lakukan Reformasi Birokrasi sehingga daerah dapat diisi oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan bertanggung jawab untuk memajukan Kabupaten SBB.tutup Kalaimena.

Editor : Redaksi