Pemprov Jawa Barat Klarifikasi: Belum Ada Rencana Pemekaran Wilayah Menjadi Lima Provinsi Baru

Bandung, 1 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat inisiatif resmi atau agenda pembahasan terkait pembentukan provinsi baru dari wilayah Jawa Barat. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dr. Dedi Mulyadi, menyusul beredarnya kabar yang menyebutkan akan lahirnya lima provinsi baru dari hasil pemekaran Jabar.

Dedi menjelaskan, fokus Pemerintah Provinsi saat ini lebih diarahkan pada penataan wilayah tingkat desa dan kelurahan, serta percepatan pembangunan kawasan penyangga dan daerah tertinggal. “Kami tidak memiliki rencana maupun dokumen strategis yang mengarah pada pembentukan provinsi baru. Semua isu yang beredar lebih banyak berasal dari aspirasi sebagian kelompok masyarakat yang belum melewati mekanisme resmi,” ungkapnya dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Senin (30/6/2025).

Rumor mengenai pemekaran ini sempat memunculkan spekulasi soal pembentukan lima provinsi baru, di antaranya usulan Provinsi Bogor Raya, Priangan Timur, Cirebon Raya, Bekasi Raya, dan Bandung Raya. Namun hingga kini, menurut Dedi, belum ada surat pengajuan dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi prasyarat awal proses pemekaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemerintah Provinsi memiliki prinsip kehati-hatian dalam menyikapi wacana pemekaran. Kami lebih memprioritaskan upaya penguatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan digitalisasi birokrasi,” tambahnya.

Di sisi lain, akademisi dan pengamat tata kelola wilayah dari Universitas Padjadjaran, Prof. Diah Ramadhani, mengingatkan bahwa pemekaran daerah harus dikaji secara mendalam dari berbagai aspek, termasuk kesiapan fiskal, efektivitas pemerintahan, serta dampaknya terhadap integrasi sosial dan budaya lokal. “Pemekaran bukan solusi cepat. Jika tidak dikelola dengan cermat, justru bisa memperlebar ketimpangan baru,” ujarnya.

Pemprov Jabar meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum tervalidasi, apalagi yang hanya beredar melalui media sosial. “Kami mengajak semua pihak untuk aktif dalam musyawarah pembangunan dan tidak terpancing wacana yang belum memiliki dasar hukum yang kuat,” tutup Dedi.***

Jurnlis: Dadan Kurnia

Berita Terkait:

Gubernur Dedi Mulyadi: UI Diharapkan Jadi Mitra Pembangunan di Jawa Barat Cimahi Sukses Serahkan Akte Notaris Koperasi Merah Putih Viral: Dugaan Diskriminasi Layanan BPJS di RSUD Cibabat, Pemkot-Masyarakat Bereaksi Pasien BPJS Meninggal, RSUD Cibabat Disorot Publik Cimahi Angkat 920 PPPK, Perkuat Pelayanan Publik DPRD Cimahi Tuntut Klarifikasi RSUD Cibabat atas Kasus Viral Rp 1,7 Triliun Digelontorkan untuk Infrastruktur Jabar 2025 RSUD Al-Ihsan: Dibangun dari APBD, Bukan Dana Umat Ambon Sukses Tekan Inflasi, Penyerapan Anggaran Capai 76% Pemkot Ambon Cairkan TPP, Insentif RT/RW, dan Dana Desa

Powered by YARPP.