Cimahi Dorong Bahasa Isyarat untuk Pelayanan Publik Inklusif

Cimahi, 25 Juni 2025 – Pemerintah Kota Cimahi mengambil langkah progresif menuju kota inklusif dengan menggelar Rapat Koordinasi Bidang Sosial Tingkat Kota Cimahi Tahun 2025 di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Rabu, 25 Juni 2025. Acara ini fokus pada pengembangan penggunaan bahasa isyarat dalam pelayanan publik, menjadikan Cimahi sebagai pelopor di Jawa Barat dalam memastikan aksesibilitas bagi masyarakat Tuli dan penyandang disabilitas lainnya.

Komitmen untuk Inklusivitas

Rapat yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, dihadiri perwakilan dinas terkait, organisasi masyarakat, dan komunitas disabilitas, termasuk Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Cimahi. Adhitia menegaskan bahwa penggunaan bahasa isyarat adalah wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. “Cimahi berkomitmen menjadi kota yang inklusif, di mana semua warga, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan pelayanan yang setara di bidang pendidikan, kesehatan, perizinan, dan keamanan,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Yani Sumpena, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah awal untuk menyusun strategi implementasi pelayanan berbasis bahasa isyarat. “Kami ingin memastikan petugas pelayanan publik mampu berkomunikasi dengan masyarakat Tuli. Ini adalah investasi untuk keadilan sosial,” katanya. Program ini sejalan dengan visi Cimahi sebagai kota “Agamis, Nyaman, dan Produktif” serta mendukung amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pelatihan dan Infrastruktur Inklusif

Pemkot Cimahi merencanakan pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pelayanan publik, termasuk di Mal Pelayanan Publik (MPP), puskesmas, sekolah, dan kantor kecamatan. Pelatihan ini akan melibatkan komunitas Tuli sebagai fasilitator untuk memastikan keakuratan dan sensitivitas budaya. “Kami juga akan menyediakan papan informasi dengan braille dan teknologi asistif, seperti aplikasi penerjemah bahasa isyarat, di fasilitas publik,” tambah Yani.

Selain itu, Pemkot berencana memperluas aksesibilitas fisik, seperti jalur pandu dan ramp untuk pengguna kursi roda, di seluruh gedung pemerintahan. “Kami sedang mengkaji anggaran untuk infrastruktur inklusif di APBD 2026,” ujar Adhitia. Program ini juga akan melibatkan sekolah inklusi di Cimahi untuk memperkenalkan bahasa isyarat kepada pelajar sejak dini, guna membangun generasi yang peka terhadap kebutuhan disabilitas.

Dukungan Komunitas dan Kolaborasi

Ketua PPDI Kota Cimahi, Rina Marlina, menyambut baik inisiatif ini. “Selama ini, masyarakat Tuli sering kesulitan mengakses pelayanan karena kendala komunikasi. Langkah Pemkot Cimahi adalah harapan besar bagi kami,” ujarnya melalui penerjemah bahasa isyarat. Komunitas Tuli juga mengusulkan pembentukan unit layanan khusus di MPP yang dilengkapi petugas terlatih bahasa isyarat.

Rapat ini menghasilkan beberapa rekomendasi, termasuk pembentukan tim koordinasi inklusivitas, pelatihan rutin bagi ASN, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang bahasa isyarat. Pemkot juga berencana bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan organisasi disabilitas nasional untuk memperluas dampak program ini.

Langkah Menuju Kota Percontohan

Adhitia menegaskan bahwa Cimahi ingin menjadi percontohan di Indonesia dalam pelayanan publik inklusif. “Kami tidak hanya bicara tentang infrastruktur, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat dan aparatur agar lebih inklusif,” katanya. Ia juga mengajak masyarakat untuk mempelajari dasar-dasar bahasa isyarat sebagai bentuk solidaritas sosial.

Langkah ini mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dalam kunjungannya untuk HUT ke-24 Cimahi menyebutkan bahwa inklusivitas adalah salah satu pilar pembangunan Jawa Barat. “Cimahi telah menunjukkan langkah nyata. Ini bisa menjadi model bagi daerah lain,” ujarnya.

Dengan inisiatif ini, Cimahi menegaskan posisinya sebagai kota yang peduli terhadap keberagaman dan kesetaraan. Program bahasa isyarat diharapkan menjadi langkah awal menuju pelayanan publik yang benar-benar inklusif, memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas dan masyarakat luas.

(Dadan Kurnia)

Berita Terkait:

Cimahi Sukses Serahkan Akte Notaris Koperasi Merah Putih Pemkot Cimahi Atasi Jembatan Amblas dengan Perbaikan Cepat PMI Cimahi Gelar Donor Darah Sambut Tahun Baru Islam Pemkot Cimahi Raih Rajata dan Ariti Bhumandala Award 2024 Membangun Harmoni: Menyulam Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keberagamaan Kota Cimahi Yus Rusnaya Tinggalkan PDI Perjuangan, Ketua DPC Ucapkan Terima Kasih Kota Cimahi Rayakan HUT ke-24: Fokus pada Infrastruktur, Kebersihan, dan Modernisasi Cimahi Hepi Run 2025 Sukses Meriahkan HUT ke-24 Pasien BPJS Meninggal, RSUD Cibabat Disorot Publik Cimahi Angkat 920 PPPK, Perkuat Pelayanan Publik

Powered by YARPP.