Gubernur Jabar Izinkan Anak Tak Punya KK Tetap Sekolah, Kebijakan Baru Dikeluarkan

Gubernur Jabar Izinkan Anak Tak Punya KK Tetap Sekolah, Kebijakan Baru Dikeluarkan
Gubernur Jabar Izinkan Anak Tak Punya KK Tetap Sekolah, Kebijakan Baru Dikeluarkan

Bandung, 6 Juli 2025
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya merespons cepat kasus viral terkait seorang anak perempuan di Bantar Gebang Bekasi yang tidak dapat masuk ke SMP Negeri.

Anak seorang pemulung ini, menurut pengakuannya memiliki nilai bagus dan ingin masuk smp negeri, namun impiannya nyaris sirna.

Lalu Dedi Mulyadi pun mengupayakan seorang anak usia 7 tahun asal Kota Depok yang tidak dapat masuk sekolah dasar karena tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) wali atau kerabat yang menampungnya.

Dalam pernyataan resminya, Gubernur Dedi menegaskan bahwa setiap anak di Jawa Barat berhak mendapat pendidikan, terlepas dari persoalan administrasi kependudukan.

Kasus ini mencuat setelah diketahui dalam berbagai kasus, banyak masyarakat tidak dapat sekolah atau melanjutkan sekolah karena persoalan administratif.

“Saya tidak tahu faktor penyebabnya apa, tapi yang jelas saya sudah perintahkan agar anak-anak tersebut tetap bisa sekolah,” ujar Dedi saat ditemui usai acara, Sabtu (5/7).

Tak hanya itu, Gubernur juga meminta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat segera menerbitkan surat edaran untuk seluruh Dinas Pendidikan kabupaten/kota agar fleksibel dalam menangani kasus serupa. Dedi menegaskan, pendidikan adalah hak konstitusional dan tidak boleh dibatasi oleh hambatan administratif.

Kebijakan ini disambut baik publik. Banyak warganet memuji langkah cepat sang gubernur sebagai bentuk kepedulian terhadap akses pendidikan yang setara.

“Kalau masalah administrasi bisa diurus belakangan, tapi pendidikan itu tidak bisa ditunda. Salut Pak Gubernur!” tulis akun @wargaJabar di media sosial.

Dinas Pendidikan Provinsi juga tengah menyusun mekanisme teknis agar sekolah dapat menerima siswa yang menghadapi kendala kependudukan tanpa harus melanggar aturan pusat.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif dalam memastikan prinsip inklusi dan keadilan pendidikan di Jawa Barat.***

Untuk lebih lengkapnya, silakan hubungi kami

Melayani Seluruh Indonesia, info lengkap hubungi kami

Optimized by Optimole