Jejak Malapraktik Kebijakan
Ulfa bukan satu-satunya korban dampak dari kekurang sigapan pelayanan RSUD Cibabat, banyak masyarakat yang memiliki pengalaman buruk yang mengeluh, termasuk kekurangramahan pihak rumah sakit.
Berbagai kasus ini, menyingkap kegagalan sistemik yang lebih dalam, birokrasi medis yang lambat, ketergantungan pada sistem digital tanpa protokol darurat, serta absennya tanggap cepat pada pasien, salah satunya adalah kepada para peserta BPJS.
Ketua DPRD Cimahi, Wahyu Widyatmoko, bahkan mengakui bahwa “isu-isu miring” soal layanan RSUD Cibabat telah terjadi berulang kali.
Dalam laporan masyarakat, tercatat beberapa kasus menganggap buruknya pelayanan RSUD Cibabat. Struktur organisasi yang sentralistik memperlambat pengambilan keputusan kritis, terutama ketika jumlah dokter spesialis sangat terbatas.
Direktur RSUD, Sukwanto Gamalyono, mengungkapkan bahwa anggaran obat-obatan hanya Rp40 miliar, jauh dari mencukupi. Ini ironi, mengingat total klaim BPJS si Kota Cimahi pada 2024 mencapai ratusan milyar. Bahkan kemungkinan bisa mencapai hampir Rp1 triliun seperti yang terutarakan oleh Ngatiyana.
Sistem digital BPJS yang sering bermasalah juga menjadi keluhan yang kami (LSM KOMPAS) sering terima. Termasuk saat situasi darurat, memperkuat dugaan bahwa keselamatan pasien seringkali kalah oleh kendala administratif.
