Puluhan Organisasi Sipil Jawa Barat Bangun Strategi Advokasi yang Aman dan Berbasis Data

CIMAHI, SinergiNews.co.id – Di tengah ruang digital yang semakin riuh oleh disinformasi, polarisasi, buzzer politik, hingga ancaman kriminalisasi terhadap kritik publik, puluhan organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Jawa Barat berkumpul di Aula DPR FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi. Selama dua hari, mereka tidak hanya mengikuti pelatihan, tetapi membangun fondasi baru bagi demokrasi digital yang lebih aman, etis, dan berbasis pengetahuan.

Melalui Action Lab Workshop bertajuk “Digital Democracy Toolkit Lab: Co-Creating Policy and Communication Tools for Grassroots CSOs in West Java”, konsorsium LSM KOMPAS, FISIP Unjani, dan FDKV Universitas Widyatama yang didukung oleh CIVICUS serta Yayasan Tifa menghadirkan ruang belajar kolaboratif bagi organisasi masyarakat sipil, aktivis, mahasiswa, komunitas akar rumput, media komunitas, hingga pegiat demokrasi digital dari berbagai wilayah Jawa Barat.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Sabtu hingga minggu, 9-10 Mei 2026 tersebut diikuti lebih dari 50 peserta yang mewakili lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil, baik secara luring maupun daring. Workshop berlangsung di FISIP Unjani serta disiarkan melalui kanal YouTube SinergiNews.

Demokrasi Digital Butuh Kecerdasan, Bukan Hanya Keberanian

Ketua pelaksana dan penyelenggara menegaskan bahwa demokrasi digital hari ini tidak cukup hanya mengandalkan keberanian bersuara. Ruang publik digital membutuhkan kemampuan membaca situasi, menganalisis kebijakan, menyusun argumentasi, memahami risiko hukum, hingga membangun komunikasi yang bertanggung jawab.

Transformasi digital memang membuka peluang besar bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam advokasi kebijakan dan pengawasan publik. Namun pada saat yang sama, ruang digital juga menghadirkan ancaman berupa disinformasi, kriminalisasi kritik, serangan digital, hingga rendahnya kapasitas komunikasi organisasi akar rumput.

Karena itu, workshop ini dirancang sebagai ruang validasi toolkit sekaligus penguatan kapasitas masyarakat sipil agar mampu menyusun advokasi yang lebih tajam, aman, dan efektif.

Diresmikan Dekan FISIP Unjani

Hari pertama workshop diawali registrasi peserta, pembukaan, laporan panitia, serta sambutan dari Dekan FISIP Unjani, Dr. Agustina Setiawan, S.IP., M.Si. Kegiatan berlangsung dalam suasana akademik yang hangat dan partisipatif.

Peserta datang dari berbagai latar belakang. Mulai dari aktivis organisasi masyarakat sipil, komunitas perempuan, organisasi difabel, pegiat lingkungan, akademisi, mahasiswa, media komunitas, hingga konten kreator. Kehadiran peserta dari Kota Cimahi, Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Cianjur, Bogor, Karawang, Bekasi, Sukabumi, hingga Depok menunjukkan bahwa isu demokrasi digital telah menjadi perhatian bersama di Jawa Barat.

Workshop juga mendorong keterlibatan perempuan, pemuda, kelompok rentan, komunitas difabel, serta organisasi yang bergerak di bidang hak warga, lingkungan, dan keadilan sosial.

White Propaganda dan Strategi Advokasi Cerdas

Sesi pertama menghadirkan Fajar Budhi Wibowo yang membahas strategi agitasi cerdas, framing isu, dan konsep white propaganda dalam advokasi publik.

Dalam paparannya, Fajar menekankan bahwa demokrasi digital bukan semata aktivitas di media sosial, melainkan upaya menjaga ruang aspirasi masyarakat di tengah ancaman kriminalisasi, doxing, perundungan digital, dan serangan terhadap aktivis.

Peserta diajak memahami tiga jenis propaganda, yakni propaganda hitam, propaganda abu-abu, dan propaganda putih. Propaganda putih diposisikan sebagai pendekatan komunikasi yang berbasis kecerdasan, niat baik, serta kepentingan publik.

“Propaganda putih adalah propaganda yang berbasis kecerdasan dan niat baik,” demikian salah satu kutipan yang disampaikan dalam sesi tersebut.

Menurut Fajar, agitasi merupakan tindakan, sedangkan propaganda adalah gagasan. Keduanya harus berjalan beriringan agar gerakan sosial mampu membangun pengaruh secara etis dan bertanggung jawab.

Kritik Harus Tajam, Tetapi Aman Secara Hukum

Pada sesi kedua, advokat Deni Mucharam, SH., LL.M. membahas keamanan hukum dalam kritik publik dan advokasi digital.

Peserta diberikan pemahaman mengenai batas antara kritik yang sah dengan potensi pelanggaran hukum. Deni menegaskan bahwa aktivis harus berhati-hati dalam menyusun bahasa, opini, dan diksi ketika menyampaikan kritik di ruang publik.

Ia menjelaskan tiga syarat utama kritik yang sehat, yakni menggunakan data dan fakta yang valid, memiliki sumber yang jelas, serta menghindari tuduhan personal sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Dalam sesi tersebut juga dibahas perubahan regulasi terkait pencemaran nama baik serta pentingnya perlindungan hukum bagi aktivis dan organisasi masyarakat sipil.

“Jangan takut bersuara, tapi filter suara kalian. Gunakan data. Kaji dulu kalimat atau gambar yang akan dipublikasikan,” menjadi pesan utama yang disampaikan kepada peserta.

CSO Harus Memiliki Kapasitas Intelektual

Dosen FISIP Unjani, Yamardi, S.IP., M.Si., dalam sesi ketiga menyoroti pentingnya kapasitas intelektual dan kemandirian ekonomi bagi organisasi masyarakat sipil.

Menurutnya, demokrasi yang sehat memerlukan nalar, kajian akademik, serta kemampuan membaca kebijakan secara sistematis. Organisasi masyarakat sipil juga didorong untuk memiliki kemandirian sehingga tidak kehilangan independensi dalam melakukan advokasi.

Yamardi memperkenalkan lima modul toolkit yang dikembangkan dalam program ini, meliputi panduan penggunaan toolkit, navigasi regulasi digital, template policy brief, pemetaan risiko dan pemangku kepentingan, serta sistem peringatan dini terhadap risiko advokasi.

Ia juga memperkenalkan konsep “Crowded Democracy”, yakni kondisi ketika ruang demokrasi dipenuhi konflik yang tidak produktif sehingga menghambat kolaborasi sosial.

Dari Analisis Menjadi Gerakan

Hari kedua workshop mengangkat tema “Mengubah Analisis Menjadi Gerakan: Desain Konten yang Tajam, Menyentak dan Etis.”

Sesi ini menghadirkan Dr. Jajang H. Hendrawan yang membahas etika komunikasi dan sensitivitas sosial dalam advokasi publik. Peserta diajak memahami pentingnya komunikasi yang kritis namun tetap manusiawi serta menghindari dehumanisasi dan polarisasi sosial.

Selanjutnya, Deden Maulana, M.Ds. membahas Digital Communication Toolkit dan prinsip komunikasi visual gerakan. Peserta belajar bagaimana menerjemahkan pesan advokasi menjadi media visual yang kuat, profesional, dan mudah dipahami publik.

Deni Supriatna kemudian memberikan pendampingan mengenai produksi media digital, publikasi multiplatform, pengelolaan distribusi konten, serta pengenalan Learning Management System (LMS) yang digunakan dalam program tersebut.

Sementara Fitri Kurniawati memfokuskan materi pada evaluasi penggunaan toolkit, penyusunan rencana tindak lanjut, serta pembangunan jejaring kolaborasi agar pembelajaran tidak berhenti setelah workshop berakhir.

Peserta Mengangkat Isu Nyata Masyarakat

Salah satu bagian paling penting dalam workshop adalah praktik penyusunan opini dan policy brief.

Peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diminta mengangkat persoalan yang benar-benar terjadi di lingkungan mereka. Mulai dari aksesibilitas penyandang disabilitas, alih fungsi lahan pertanian, perlindungan perempuan dan anak, hingga partisipasi politik generasi muda.

Kelompok yang mengangkat isu disabilitas menyoroti trotoar rusak, minimnya jalur tunanetra, serta belum ramahnya transportasi publik terhadap pengguna kursi roda. Kelompok lain membahas konflik antara pembangunan industri dan ketahanan pangan akibat alih fungsi lahan sawah. Sementara kelompok lainnya mengangkat persoalan kekerasan seksual dan rendahnya keterlibatan substansial generasi muda dalam politik.

Pendekatan yang digunakan bukan sekadar kritik, melainkan analisis berbasis regulasi, pemetaan pemangku kepentingan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang konkret.

Menjaga Ruang Demokrasi Tetap Hidup

Workshop ini menghasilkan sejumlah keluaran penting, mulai dari peningkatan kapasitas peserta, draft policy brief, draft media komunikasi publik, hingga masukan untuk penyempurnaan toolkit demokrasi digital.

Di tengah derasnya arus informasi dan pertarungan narasi di ruang digital, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan suara yang lantang, tetapi juga suara yang terarah, berbasis pengetahuan, dan mampu menjaga ruang publik agar tetap sehat.

Action Lab Workshop akhirnya bukan hanya menjadi forum pelatihan. Ia menjelma menjadi laboratorium kecil demokrasi, tempat gagasan diuji, kritik diasah, dan keberanian dipertemukan dengan tanggung jawab.

Di ruangan-ruangan kampus itu, para aktivis, mahasiswa, akademisi, dan komunitas belajar satu hal yang sama: bahwa perubahan tidak lahir dari kemarahan semata, melainkan dari pengetahuan yang dipadukan dengan keberanian.***

Reporter: Tim SinergiNews.co.id – Dadan Kurnia