SinergiNews – OPINI. Gelombang transformasi digital Indonesia sedang mencapai momentum yang tak terbendung. Pemerintah merayakan lompatan peringkat e-government PBB ke posisi 64 dan mempercepat pembangunan portal data nasional. Sektor swasta dan talenta digital pun digenjot, dengan target mengejar kekurangan jutaan SDM digital untuk menghadapi ekonomi masa depan. Namun, di tengah euforia dan akselerasi yang didominasi oleh negara dan korporasi ini, terdapat satu pertanyaan yang menggelisahkan:Â dengan model sumber daya seperti apakah masyarakat sipil akan bertahan, bahkan bertumbuh, dalam ekosistem baru yang sangat kompetitif ini?
Kita tidak bisa lagi berpikir dengan kerangka lama. Ketergantungan pada pendanaan donor tradisional yang fluktuatif dan prosedural sudah menjadi beban kronis. Sementara itu, tuntutan kerja kami justru semakin kompleks: mengawasi implementasi kebijakan digital yang masif, melindungi kelompok rentan dari kesenjangan baru, dan tetap menghasilkan advokasi berbasis data yang tajam. Dalam situasi ini, eksplorasi model sumber daya alternatif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis untuk keberlanjutan.
Tekanan Ganda di Pundak Masyarakat Sipil
Tahun ini, kita menghadapi tekanan ganda. Pertama, tekanan kompetisi sumber daya manusia. Pemerintah dengan gencar membangun Digital Talent Center di setiap provinsi dan menargetkan pelatihan ratusan ribu talenta digital setiap tahun. Sektor swasta, yang menghadapi kekurangan 2,7 juta talenta digital, juga memburu lulusan terbaik dengan insentif menggiurkan. Di tengah rush ini, organisasi masyarakat sipil (OMS) kesulitan menarik dan mempertahankan analis data, peneliti digital, atau ahli keamanan siber yang mumpuni. Terjadi brain drain diam-diam dari sektor sosial ke sektor yang menawarkan kepastian finansial lebih besar.
Cita-cita “Satu Data Indonesia” dan pemerintahan digital yang semakin matang berarti kebijakan publik akan semakin berbasis data dan teknologi. Untuk melakukan pengawasan dan advokasi yang relevan, OMS dituntut memiliki kapasitas teknis setara: mampu mengakses, menganalisis, dan memaknai big data pemerintahan. Tanpa kapasitas ini, masyarakat sipil berisiko kehilangan relevansi dan kemampuan melakukan checks and balances yang efektif. Sayangnya, laporan menunjukkan bahwa tingkat pelatihan digital, baik di perusahaan maupun masyarakat, masih sangat rendah, yang turut mencerminkan tantangan yang kami hadapi.
Tiga Jalur Kreatif Mendiversifikasi Sumber Daya
Menyikapi tantangan ini, kami percaya diperlukan lompatan cara pikir. Berikut tiga jalur kreatif yang layak dieksplorasi lebih serius pada tahun 2024 ini:
Menggalang Civic Crowdfunding untuk Proyek Strategis dan Partisipatif. Melampaui penggalangan dana untuk bencana, model crowdfunding dapat dikurasi untuk proyek-proyek strategis masyarakat sipil. Misalnya, pendanaan untuk investigasi isu spesifik (seperti pemetaan dampak suatu kebijakan), pengembangan aplikasi pengawasan publik yang open source, atau pembiayaan gugatan hukum (public interest litigation). Kunci keberhasilannya adalah transparansi ekstrim dan narasi yang kuat yang menghubungkan donatur dengan dampak nyata. Platform seperti Kitabisa sudah membuktikan kekuatan filantropi warga. Saatnya mengalihkan sebagian energi itu untuk mendukung produksi pengetahuan dan advokasi independen.
Membangun Talent Pool dan Jasa Layanan Bersama. Alih-alih setiap LSM berjuang sendiri merekrut ahli penuh-waktu, kita perlu membangun konsorsium. Beberapa organisasi dengan misi sejalan dapat menyatukan sumber daya untuk membiayai satu unit layanan bersama, seperti unit analisis data, unit keamanan digital, atau unit komunikasi strategis, yang melayani semua anggota konsorsium. Model shared service ini lebih efisien, memungkinkan akses ke keahlian tinggi, dan menciptakan keberlanjutan. Inisiatif seperti Campus Data Insight yang melibatkan akademisi bisa diadopsi untuk membangun kemitraan OMS-kampus dalam menyediakan analisis.
Mengembangkan Layanan Berbayar Berbasis Pengetahuan Organisasi. Banyak OMS memiliki keahlian mendalam yang langka di pasar. Mengapa tidak menawarkannya secara profesional? LSM hukum dapat membuka klinik hukum dengan skema pro bono dan berbayar. LSM lingkungan dapat menawarkan jasa audit dampak sosial-lingkungan untuk UMKM yang bertanggung jawab. LSM seperti kami di KOMPAS dapat menawarkan pelatihan analisis kebijakan atau riset terapan untuk organisasi lain. Pendapatan dari layanan ini dapat disalurkan kembali untuk mendanai kegiatan advokasi inti yang tidak dikomersialkan, menciptakan sirkulasi sumber daya yang sehat.
Dari Kelangkaan menuju Kemandirian Strategis
Tantangan di tahun 2024 ini adalah alarm terakhir. Kita tidak bisa hanya menunggu dan mengeluh tentang keterbatasan dana. Gelombang transformasi digital yang dipacu pemerintah dan pasar harus dijawab dengan transformasi serupa di tubuh masyarakat sipil, terutama dalam mengelola sumber daya.
Masa depan peran masyarakat sipil dalam demokrasi digital Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita berinovasi dalam keberlanjutan organisasi. Dengan mendiversifikasi sumber daya melalui model yang partisipatif, kolaboratif, dan berdaya saing, kita tidak hanya menyiasati kelangkaan. Lebih dari itu, kita membangun kemandirian strategis dan menjaga agar suara kritis, inklusif, dan berbasis bukti tetap lantang terdengar di tengah gegap gempita pembangunan bangsa. Inilah panggilan kita untuk beradaptasi dan bertahan, dengan kreativitas sebagai modal utama.***
Oleh: Fajar Budhi Wibowo, Koordinator Umum LSM KOMPAS
Berita Terkait:
Ancaman Diskualifikasi Pemilih Marjinal
Reformasi Pemilu di Tangan Penjaga Konstitusi
Ketika Wajah dan Suara Menjadi Senjata Perampok Digital
Kebudayaan Indonesia di Persimpangan Jalan: Antara Modernitas dan Tradisi
Gerakan Kang Dedi Mulyadi dan Pembangkitan Kesadaran Nasionalisme Ekologis Sunda
Mengelola Sampah Bukan Hanya Soal Material, Tapi Juga Moral
Belajar Dari Jejak Peradaban
Kota Cimahi Butuh Sekda yang Tepat
Membangun Cimahi dari Budaya: Revitalisasi Infrastruktur untuk Melompatkan IPK
Bara, Legitimitasi, dan Jalan Keadilan
Powered by YARPP.
