Pemerintah dan korporasi akan terus mengakumulasi kemampuan analitik digital yang canggih, sementara OMS, yang bertugas melakukan pengawasan kritis, advokasi berbasis data, dan pemberdayaan komunitas, terjebak dalam siklus keterbatasan sumber daya manusia digital. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko melahirkan demokrasi yang timpang: negara dan pasar yang semakin “pintar” dan data-driven, berhadapan dengan masyarakat sipil yang stagnan secara kapasitas, sehingga fungsi checks and balances dalam demokrasi digital pun terancam melemah.