Proyek Drainase Jl. Encep Kartawiria Amburadul, LSM KOMPAS Tuntut Dinas PUPR Bertindak Tegas

Potensi Pelanggaran Regulasi

Menurut LSM KOMPAS, pelaksanaan proyek ini berpotensi melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan penyelenggara jalan menjamin keselamatan pengguna jalan, serta Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2015 tentang Ketentuan Teknis Pembangunan di Ruang Milik Jalan, yang menegaskan bahwa aktivitas konstruksi tidak boleh mengganggu fungsi jalan atau keselamatan lalu lintas. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan juga dilanggar karena proyek ini jelas-jelas mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

Tuntutan Masyarakat dan Langkah LSM KOMPAS

LSM KOMPAS telah mengirimkan surat resmi kepada Wali Kota Cimahi c.q. Kepala Dinas PUPR Kota Cimahi pada 13 Juli 2025, menuntut klarifikasi terkait legalitas proyek, pengawasan yang dilakukan, dan langkah perbaikan segera. Dalam surat tersebut, LSM KOMPAS juga meminta Dinas PUPR mempertimbangkan penghentian sementara proyek hingga pelaksana memenuhi standar keselamatan, serta evaluasi kinerja penyedia jasa dengan kemungkinan penggantian jika pelanggaran terbukti berulang.

“Kami tidak hanya meminta perbaikan, tapi juga transparansi. Siapa penyedia jasa ini? Apa dasar kontraknya? Mengapa pengawasan begitu lemah? Masyarakat berhak tahu dan mendapatkan jaminan keselamatan,” kata Dadan Kurnia, menegaskan komitmen LSM KOMPAS untuk mengawal isu ini hingga tuntas.

Sandi Arisandi menambahkan, “Kami mengimbau warga untuk turut mendokumentasikan kondisi proyek ini dan melaporkannya melalui kanal resmi, seperti aplikasi SILINCAH atau situs pengaduan Dinas PUPR. Jika pemerintah kota tidak responsif, kami siap menggalang aksi masyarakat untuk menekan pihak berwenang. Ini soal nyawa, bukan main-main.”