Lembur Pakuan: Kediaman Kang Dedi Mulyadi yang Sarat Nilai Budaya Sunda

Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Pengetahuan Tradisional, sebagaimana diamanatkan UU No. 5 Tahun 2017, dapat dihidupkan kembali melalui pendekatan vokasi dan inovasi pasar

Fajar menyoroti fakta dari hasil penelitiannya di bidang bahasa. “Sekiranya sekolah-sekolah di Jawa Barat mau menerapkan etnopedagogi, mengapa tidak sesekali menggunakan bahasa Sunda di pelajaran matematika atau teknik?”

“Kegiatan ini bagus sekali. SMK itu setelah lulus memang diarahkan untuk bekerja, berwirausaha, dan terakhir melanjutkan kuliah. Tidak ada pelatihan yang tidak bermanfaat, termasuk pelatihan rempah ini,” tegasnya.

Diselenggarakan oleh Sanggar Rumah Kreatif Bunda Mei dengan tagline “Bukan Sekedar Sanggar Biasa, Art Therapy”, kegiatan ini mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dana Indonesiana, serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

(Sebuah Tafsir tentang Tumbuhan dan Jiwa Kebudayaan Sunda)

Jika suatu hari hanjuang kembali tegak di halaman-halaman rumah, di taman kota, dan di lembar-lembar batik yang dikenakan dengan bangga, itu menandakan satu hal, bahwa masyarakat memilih berdamai dengan akarnya. Dunia boleh berubah cepat. Teknologi boleh melesat jauh. Namun selama akar tetap terjaga, pertumbuhan akan memiliki arah.

Dialog ini mendesak, bukan untuk menghambat inovasi, melainkan memastikan kemajuan tetap manusiawi. AI yang beretika bukan sekadar patuh regulasi, tetapi tunduk pada kebijaksanaan kolektif. Kita memerlukan keberanian untuk berkata: cukup, di sini batasnya.

Apa yang dilakukan Eka Suryani bukan tempelan budaya pada usaha kecil. Sosok ini sedang menjalankan ekonomi berbasis pengetahuan tradisional. Setiap pipiti yang digunakan adalah keputusan produksi. Setiap daun pisang yang dilipat adalah pernyataan nilai. Setiap baso tahu yang disajikan adalah hasil dari sistem yang sadar akan asal-usulnya.

Indonesia, dengan keragaman iman dan tradisi, memiliki modal etis yang kuat untuk menanggapi tantangan ini. Dialog lintas agama bukan sekadar wacana elitis, melainkan kebutuhan akar rumput. Di tengah percepatan teknologi, agama-agama di Nusantara dipanggil untuk duduk bersama, menyepakati batas, merawat makna, dan memastikan AI tetap menjadi pelayan, bukan penentu jalan rohani manusia.

Oleh: Fajar Budhi Wibowo.
Dewan Kebudayaan Kota Cimahi (DKKC), yang pada keberadaanya terus menggeliat, harus berperan sebagai salah satu unsur forum pengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Dari 19 perusahaan yang aktif dalam forum TJSL kota (DPMPTSP Kota Cimahi, 2024), DKKC dapat andil dalam menyusun proposal bankable untuk mendanai pilot project bidang pemajuan kebudayaan, seperti revitalisasi Gedung Societet atau program “Sabtu Budaya” di tiap kelurahan maupun program ikonik lainnya.

Pembangunan kebudayaan semestinya diposisikan sebagai nadi utama pembangunan, bukan tempelan kegiatan seremoni. Ajip Rosidi pernah menulis bahwa “kebudayaan adalah pengetahuan tentang hidup yang dibentuk oleh pengalaman panjang masyarakatnya.” Dalam konteks Cimahi dan Jawa Barat, pernyataan ini bukan sekadar renungan, tetapi panggilan. Tanpa integrasi kebudayaan dalam visi pembangunan, maka Smart City hanya akan menjadi kota cepat, bukan kota cerdas.