SinergiNews – Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi secara konsisten terus membangun pemahaman masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Diharapkan hal itu dapat mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca.
Pj. Walikota Cimahi Dicky Saromi mengatakan, salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam adaptasi perubahan iklim dengan prinsip “bottom up” yaitu program kampung iklim (proklim). Program tingkat nasional ini berlangsung sejak tahun 2012.
“Program kampung iklim merupakan pemberian penghargaan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim yang terintegrasi. Sehingga dapat mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim,” ujarnya.
Program kampung iklim adalah instrumen rekam jejak aksi lokal masyarakat serta partisipasi aktif yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.
Selain itu, program kampung iklim bertujuan untuk pengembangan jejaring kerjasama penguatan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. “Sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim,” ucapnya.
Hingga tahun 2024, terdapat 22 lokasi RW di Kota Cimahi yang telah berpartisipasi dalam keikutsertaan program kampung iklim. “Sebanyak 13 RW diantaranya mendapat penghargaan sebagai wilayah kampung iklim kategori utama. Serta 9 lokasi mendapat penghargaan madya,” katanya.
Perubahan iklim merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dunia. Dampak yang ditimbulkan telah dirasakan di berbagai negara di belahan dunia seperti meningkatnya intensitas badai tropis, kenaikan permukaan air laut, curah hujan ekstrim, kemarau panjang, mencairnya es di kedua kutub bumi dan lain-lain.
Dampak perubahan iklim turut mengakibatkan timbulnya berbagai wabah penyakit, munculnya area kumuh yang ditempati masyarakat pengungsi akibat tempat tinggal asal terkena bencana banjir dan terhambatnya ekonomi masyarakat akibat longsor, kemarau, banjir, dan lain-lain.
Perubahan iklim disebabkan karena terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (misalnya : CO2 dan CH4) di atmosfer. Peningkatan ini dapat diakibatkan aktivitas manusia, diantaranya penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, penggunaan batu bara, limbah padat/limbah cair sisa kegiatan domestik/industri.
Sejalan dengan itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden RI No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Perpres No. 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Target penurunan emisi gas rumah kaca adalah 26% di tahun 2030 dengan usaha sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional.
Sebagai bentuk dukungan terhadap Proklim sebagai program pemerintah pusat, dan mengembangkan masyarakat mandiri tahan terhadap dampak perubahan iklim, Pemkot Cimahi ikut aktif ambil bagian dalam program tersebut.
Berbagai kegiatan aktif dilakukan Pemkot Cimahi diantaranya sosialisasi dan pembinaan/penyebarluasan informasi kepada masyarakat, pemberian bantuan seperti biopori, ipal komunal, sumur resapan, dan dukungan urban farming.
Dicky menegaskan, dengan adanya program kampung iklim diharapkan tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal. Hal itu dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi, program pengendalian dampak perubahan iklim.
“Dengan kegiatan yang digelar Pemkot Cimahi, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung Proklim sebagai upaya bersama beradaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” tuturnya.**
Berita Terkait:
Powered by YARPP.
