Sebagai lembaga yang konsen pada analisis kebijakan publik, LSM KOMPAS menilai bahwa penataan PKL harus dimulai dari partisipasi yang adil, bukan hanya sekadar pemindahan lokasi secara fisik. Apalagi, belum ada informasi yang jelas mengenai proses konsultasi publik, musyawarah bersama pelaku usaha mikro, atau penghitungan dampak sosial-ekonomi yang akan terjadi. Kota yang beradab adalah kota yang merangkul ruang hidup warganya secara bermartabat.
“Jangan sampai kita menyemai impian di atas luka. Kota yang baik bukan yang cantik dari atas, tapi yang adil dari bawah. Pengingat ini guna mengantisipasi ujaran kepala daerah dianggap sebagai “fatwa” oleh para OPD Cimahi,” tutup Fajar.
