Respons yang Dinantikan dan Langkah Kedepan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas PUPR Kota Cimahi.
Masyarakat dan LSM KOMPAS menanti tindakan konkret, termasuk inspeksi lapangan dan pemasangan pita pengaman serta rambu peringatan untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Warga sekitar juga berharap proyek ini dikelola dengan lebih profesional agar tidak terus meresahkan.
LSM KOMPAS berencana menggelar dialog publik dengan melibatkan warga, Dinas PUPR, dan penyedia jasa untuk membahas solusi atas permasalahan ini. Jika tidak ada respons memadai dalam waktu tujuh hari, LSM KOMPAS menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum, termasuk melaporkan kasus ini ke kepolisian atas potensi kelalaian yang membahayakan atau ke Ombudsman untuk dugaan maladministrasi.
“Jalan ini adalah urat nadi masyarakat Cimahi Utara. Kami tidak akan membiarkan proyek yang seharusnya membawa manfaat justru menjadi ancaman. Dinas PUPR harus bertanggung jawab, dan kami akan terus mengawal hingga ada perubahan nyata,” tutup Dadan Kurnia dengan penuh keyakinan.
Kondisi proyek drainase di Jl. Encep Kartawiria menjadi cerminan buruknya pengelolaan infrastruktur jika pengawasan lemah. Masyarakat kini menanti tindakan tegas dari Pemerintah Kota Cimahi untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Apakah Dinas PUPR akan segera bertindak, atau kasus ini akan berujung pada eskalasi lebih lanjut? Waktu akan menjawab.
Penulis: Tim SinergiNews Cimahi
