Bandung – SinergiNews, 7 Juli 2025
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluruskan kembali informasi publik terkait status pembiayaan RSUD Al-Ihsan, yang kini telah berganti nama menjadi RSUD Welas Asih. Dalam pernyataan resminya, Dedi menegaskan bahwa rumah sakit tersebut sepenuhnya dibangun dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, tanpa menggunakan dana umat atau swadaya masyarakat sebagaimana yang sempat beredar.
“Sejak tahun 2004, pembiayaan RSUD Al-Ihsan ditanggung penuh oleh APBD Jabar. Tidak ada satu rupiah pun berasal dari sumbangan masyarakat atau lembaga keagamaan. Ini fasilitas publik, dibangun dengan uang rakyat melalui anggaran resmi,” tegas Dedi di Gedung Sate, Senin (7/7/2025).
Pernyataan ini menjadi respons atas sejumlah narasi yang menyebut RSUD Al-Ihsan didirikan atas kontribusi kolektif umat Islam. Klarifikasi ini juga diperkuat oleh data anggaran resmi yang menunjukkan adanya belanja rutin dan belanja modal untuk rumah sakit tersebut sejak awal peralihannya dari lembaga sosial menjadi milik pemerintah provinsi.
Sejarah Singkat: Dari Amal Sosial ke Fasilitas Milik Publik
RSUD Al-Ihsan semula berdiri sebagai rumah sakit dengan pendekatan pelayanan sosial dan keagamaan. Namun, sejak tahun 2004, kepemilikannya resmi dialihkan ke Pemprov Jabar, dan statusnya berubah menjadi rumah sakit umum daerah provinsi. Sejak saat itu pula, seluruh biaya operasional, penggajian, pengembangan fasilitas, hingga pengadaan peralatan medis ditanggung penuh melalui APBD.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Nina Susanti, RSUD ini terus dikembangkan agar menjadi salah satu rumah sakit rujukan regional unggulan di Jabar. Pada tahun 2023, Pemprov mengalokasikan anggaran pembangunan Gedung F senilai lebih dari Rp 80 miliar, yang dilengkapi dengan instalasi kedokteran nuklir pertama di tingkat RSUD provinsi.
“Kami terus mendorong pelayanan berbasis teknologi dan akses untuk masyarakat tidak mampu. Ini bagian dari strategi transformasi layanan kesehatan Pemprov Jabar,” ujar dr. Nina.
RSUD Welas Asih: Pelayanan Terbuka untuk Semua
Setelah resmi berganti nama menjadi RSUD Welas Asih, rumah sakit ini tidak hanya memperluas kapasitas layanan, tetapi juga memperkuat citra sebagai fasilitas non-diskriminatif dan berbasis kasih sayang. Nama baru tersebut, menurut Gubernur Dedi, merepresentasikan semangat pelayanan yang inklusif dan menjangkau semua golongan masyarakat.
Langkah rebranding ini juga diiringi dengan transformasi digitalisasi layanan, integrasi sistem BPJS, dan pembangunan ruang isolasi berstandar internasional. Pemprov memastikan bahwa tidak ada kelompok tertentu yang dapat mengklaim kepemilikan simbolik atas RSUD Welas Asih, karena rumah sakit ini dimiliki oleh seluruh warga Jawa Barat tanpa pengecualian.
Publik Didorong Menjaga Akurasi Informasi
Gubernur Dedi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih hati-hati dalam menyebarkan informasi terkait fasilitas publik. Narasi yang tidak berbasis data berpotensi menciptakan polarisasi dan melemahkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah.
“Transparansi anggaran adalah prinsip kami. Masyarakat berhak tahu bahwa rumah sakit ini dibangun oleh dan untuk rakyat Jawa Barat,” tambahnya.***