Bandung – SinergiNews, 7 Juli 2025
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur sepanjang tahun anggaran 2025. Dana ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov dalam meningkatkan konektivitas wilayah, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal pascapandemi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa anggaran infrastruktur ini difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi jalan provinsi, jembatan, drainase, serta infrastruktur pendukung kawasan pertanian dan pariwisata.
“Kami ingin infrastruktur menjadi lokomotif pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Setiap kilometer jalan yang diperbaiki adalah akses baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Gubernur Dedi saat membuka Rapat Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Gedung Sate, Senin (7/7/2025).
Fokus pada Wilayah Prioritas dan Akses Ekonomi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar menyebutkan bahwa dana tersebut dialokasikan secara proporsional ke seluruh wilayah kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan kondisi kerusakan infrastruktur, kepadatan lalu lintas, dan potensi wilayah.
Kepala DBMPR Jabar, Endi Haryanto, menjelaskan bahwa program utama tahun ini mencakup:
- Rekonstruksi dan peningkatan kualitas 214 km jalan provinsi,
- Rehabilitasi 87 unit jembatan strategis,
- Normalisasi saluran drainase di wilayah rawan banjir,
- Pembangunan jalan penunjang destinasi wisata di kawasan Ciletuh, Pangandaran, dan Kuningan, serta
- Peningkatan akses jalan pertanian di wilayah Priangan Timur dan Pantura.
“Kami juga menekankan pemanfaatan infrastruktur untuk penguatan ekonomi lokal, termasuk akses pasar tani dan jalur produksi UMKM,” ujar Endi.
Anggaran Berbasis Efisiensi dan Pemerataan
Dana Rp 1,7 triliun tersebut merupakan bagian dari skema belanja modal infrastruktur APBD 2025, yang secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. Pemprov Jabar sebelumnya telah melakukan relokasi anggaran senilai Rp 4 triliun dari belanja nonprioritas untuk mendanai sektor utama, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Gubernur Dedi juga menekankan prinsip “anggaran berbasis dampak”, di mana setiap proyek wajib menunjukkan hasil konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemprov akan menggunakan pendekatan evaluasi kinerja dan pelibatan warga dalam pemantauan pembangunan di daerah masing-masing.
Harapan Masyarakat: Infrastruktur Lebih Merata dan Berkelanjutan
Kebijakan ini disambut baik oleh sejumlah kalangan. Ketua Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Jabar, Wawan Setiawan, mengapresiasi arah pembangunan yang menyentuh desa-desa dan wilayah pinggiran.
“Kami berharap pembangunan tidak hanya fokus pada kota besar, tapi juga menyentuh desa dan kawasan ekonomi kecil yang selama ini tertinggal,” katanya.
Sementara itu, pelaku usaha logistik di Cirebon dan Sukabumi menyambut positif peningkatan jalan yang menghubungkan kawasan industri dan pelabuhan. Mereka berharap perbaikan jalan bisa menekan biaya angkut dan mengurangi waktu tempuh distribusi barang.***
Berita Terkait:
Powered by YARPP.
