Gubernur Jawa Barat Imbau Pemutihan PBB, Warga Taat Pajak Dapat Apa?

SinergiNews – Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh bupati dan wali kota di 27 kabupaten/kota untuk menghapus tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tahun 2024 ke belakang, termasuk pokok dan denda, bagi wajib pajak perorangan.

Imbauan ini tertuang dalam surat edaran nomor 6700/KU.03.02/BAPENDA tertanggal 15 Agustus 2025, dengan tujuan meringankan beban masyarakat di tengah keluhan kenaikan tarif PBB yang signifikan, seperti di Kota Cirebon yang mencapai 1.000%. Gubernur menegaskan tidak ada kenaikan tarif PBB pada 2025, dan kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak serta menumbuhkan kesadaran wajib pajak.

Sejumlah daerah langsung merespons positif. Kota Bandung, misalnya, sedang mengevaluasi teknis penghapusan denda dan tunggakan PBB untuk perorangan, setelah sebelumnya menghapus tunggakan lembaga senilai puluhan miliar rupiah. Kabupaten Bandung telah menerapkan pemutihan untuk mencegah gangguan inflasi akibat kenaikan tarif. Kota Cimahi, dengan tingkat kepatuhan pajak di atas 80%, siap menghapus tunggakan hingga 2024, mewajibkan warga hanya membayar pajak tahun berjalan.

Kabupaten Cirebon, yang menghadapi protes warga atas kenaikan tarif, merencanakan pemutihan, sementara Kabupaten Bogor, Purwakarta, Kuningan, dan Majalengka telah menghapus tunggakan sebelum imbauan resmi. Kabupaten Sumedang juga sedang memproses penghapusan tunggakan untuk buku 1-5. Namun, respons di beberapa daerah masih beragam, dengan setidaknya lima kabupaten/kota belum menyeragamkan kebijakan ini.

Kebijakan PBB Beberapa Kabupaten Kota

Kajian Dampak Kebijakan oleh LSM KOMPAS

Fajar Budhi Wibowo, pemerhati kebijakan publik dari LSM Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi (KOMPAS), menyampaikan kajian dampak kebijakan pemutihan tunggakan PBB sebagai bagian dari mitigasi jangka panjang. Menurutnya, kebijakan ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Dengan menghapus tunggakan, warga dapat fokus membayar pajak tahun berjalan, yang meningkatkan kepatuhan pajak seperti terlihat di Kota Cimahi, di mana tingkat kepatuhan telah mencapai di atas 80%. Kebijakan ini juga meredakan tekanan sosial akibat kenaikan tarif ekstrem, seperti di Kota Cirebon.

Selain itu, penghapusan tunggakan memungkinkan warga memiliki lebih banyak pendapatan untuk konsumsi atau investasi, yang dapat menekan inflasi, sebagaimana dianggap di Kabupaten Bandung sebagai langkah pencegahan gangguan inflasi. Respons cepat pemerintah, seperti di Kota Bogor yang memberikan potongan 10% untuk pembayaran awal hingga Mei 2025, juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Namun, Fajar juga menyoroti sejumlah risiko. “Penghapusan tunggakan, di kabupaten dan kota tentu berdampak pada pengurangan PAD miliaran rupiah dalam jangka pendek, sepertinya akan memengaruhi anggaran layanan publik jika tidak diimbangi strategi lain. Kebijakan ini juga berisiko mendorong moral hazard, di mana warga sengaja menunda pembayaran pajak dengan harapan pemutihan di masa depan,” ungkap Koordinator Umum LSM KOMPAS ini.

Fajar menekankan pentingnya memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi warga yang taat pajak dan telah memenuhi kewajiban tepat waktu.

Selain itu, respons beragam antar-daerah, seperti ketidaksinkronan antara Pemkot dan DPRD di Kota Bogor, berpotensi menciptakan ketimpangan antarwilayah. Untuk mengatasi risiko ini, Fajar merekomendasikan pemerintah daerah menggabungkan pemutihan dengan edukasi pajak, insentif bagi wajib pajak taat serta pembayar tepat waktu, dan audit untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

“Perlu ada komunikasi publik yang jelas untuk menghindari persepsi ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Bagaimana dengan kompensasi bagi warga yang taat pajak?, apa dapat pembebasan pajak 2025 bagi yang belum bayar atau pengembalian uang pajak 2025 bila sudah bayar?” pungkasnya.

Kebijakan pemutihan tunggakan PBB di Jawa Barat menunjukkan respons pemerintah terhadap keluhan warga, dengan potensi meningkatkan kepatuhan pajak dan stabilitas ekonomi. Namun, kajian mendalam dan langkah mitigasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan keadilan sosial. Warga diimbau memantau pengumuman resmi dari pemerintah daerah masing-masing melalui situs seperti jabarprov.go.id atau dinas pendapatan daerah setempat untuk informasi lebih lanjut.***

Jurnalis: Dadan Kurnia

Berita Terkait:

Pemkot Cimahi Gelar Cireundeu Festival 2024 Gebrakan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat Dewan Kebudayaan dan Dewan Kesenian: Pilar Pemajuan Budaya Rp 1,7 Triliun Digelontorkan untuk Infrastruktur Jabar 2025 Kampung Adat Dukuh: Hidup Sederhana dalam Bayang Gunung dan Doa Kampung Adat Kuta: Seribu Pamali di Lembah Cijolang Kampung Cikondang: Jejak Leluhur di Pelukan Pangalengan Aliran Kebatinan Perjalanan: Menyusuri Jiwa Sunda Bersama Mei Kartawinata Uniknya Pernikahan Putra Dedi Mulyadi Banjir Bandung Rendam Ratusan Rumah

Powered by YARPP.