Indeks

Dirgahayu RI ke 80

RSUD Cibabat dan Gagalnya Kebijakan Publik Kesehatan di Cimahi

Dalam perspektif kebijakan publik, peristiwa ini harus dibaca bukan sebagai insiden semata, melainkan sebagai manifestasi dari disfungsi sistemik, sebuah kegagalan struktural yang telah lama membusuk dalam diam.

Saatnya Ombudsman Turun Tangan, Reformasi Bukan Sekadar Rotasi

Sebagai Koordinator Umum LSM KOMPAS, saya menyerukan agar Ombudsman Republik Indonesia segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan maladministrasi di RSUD Cibabat. Pemeriksaan khusus harus terfokus pada potensi diskriminasi terhadap pasien BPJS, implementasi SOP layanan darurat, serta akuntabilitas anggaran publik.

Kami akan melayangkan surat resmi kepada ombudsman RI, termasuk menggali potensi pelaporan kasus ini ke ranah hukum.

Kami mendesak pementukan Tim Pemantau Independen yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Lebih dari itu, Pemkot Cimahi perlu menjalankan reformasi struktural yang nyata. Audit menyeluruh terhadap seluruh kematian pasien BPJS sejak 2020 harus dilakukan dan dipublikasikan.

Protokol layanan darurat harus diperbarui, memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan meski sistem BPJS sedang offline. Pengembangan aplikasi pengaduan publik berbasis AI, pelibatan masyarakat sebagai mitra pemantau, serta pelatihan empati bagi tenaga medis, harus menjadi prioritas.

Melayani Seluruh Indonesia, Info Lengkap hubungi kami

Melayani Seluruh Indonesia, info lengkap hubungi kami

Optimized by Optimole
Exit mobile version