Pandangan dan Komitmen dari Unsur Pemerintahan
Ike Hikmawati, sebagai Komisi IV DPRD Kota Cimahi diberikan kesempatan pertama memberikan pandangan dan pendapatnya. Ia mengemukakan bahwa perevisian perda pemajuan budaya lokal belum terlalu urgent, tapi bisa dibentuk pansus pemajuan kebudayaan kota cimahi, DPRD meminta Rekomendasi hasil.
“Menurut saya, untuk perevisian Perda Pemajuan Budaya Lokal belum terlalu urgent, karena merevisi sebuah perda harus melihat berbagai faktor, lagi pula biaya nya cukup tinggi. Meski demikian, kita memiliki jalan lain, yaitu dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas hal tersebut. Intinya, kami tunggu hasil diskusi publik ini, untuk kami jadikan referensi bahasan di Komisi IV,” terang Ike.
Sementara ini, Hendra dari Disbudparpora berkomitemen untuk menjadikan kebudayaan sebagai roh pariwisata kota cimahi. “Kami berkomitmen untuk menjasikan kebudayaan sebagai roh pariwisata di Kota Cimahi, untuk merealisasikan hal tersebut, perlu dorongan untuk penyediaan anggaran yang cukup, termasuk untuk penyelenggaraan berbagai event,” ungkap plt. Kepala bidang kepariwisataan ini.
Hal lain diungkapak oleh Achmad Sungkawa yang menjadi perwakilan dari Dinas Pendidikan. Pihaknya memiliki niatan untuk melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung pemajuan kebudayaan.
“Kami berharap, semoga DKKC dapat menjadi jembatan dalam kerjasama dengan berbagai sektor, karena kami memiliki niatan untuk melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung dan memberikan kontribusi nyata pada pemajuan kebudayaan,” pendapatnya.
Pandangan disuarakan oleh Agus Susanto perwakilan Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah, yang mengungkapkan bawah pentinya dukungan fasilitasi alat-alat pendukungan pemajuan kebudayaan untuk masyarakat, seperti alat musik dan sejenisnya agar menambah semangat dan kreatifitas para seniman.
Termasuk komitmen kuat diperlihatkan oleh Lurah Cipageran. Ia mengemukakan bahwa pemajuan kebudayaan modal dasarnya adalah kekuatan pelaku budaya berikut keberagamannya. Pihaknya mendorong agar Pemerintah Kota Cimahi perlu memperlihatkan komitmennya secara nyata, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota terkait PPKD.