PULUHAN ABANG BETOR MEDAN UNJUK RASA, INI TUNTUTANNYA

SinergiNews – Kota Medan, 21/12/2021. Indonesia adalah negeri yang kaya raya, subur serta makmur yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam salah satu pasalnya berbunyi, bahwa fakir miskin dan anak terlantar sepenuhnya dipelihara oleh negara.

Hal inilah yang mendasari DPP Satu Betor, yakni wadah para penarik becak bermotor (betor) yang berpusat Kota Medan untuk turun ke jalan. Dalam rangka menggelar aksi damai ke beberapa instansi terkait, termasuk halaman Kantor Walikota Medan, Senin (20/12/21).

Dalam orasinya, Ketua Umum DPP Satu Betor Johan Merdeka mengatakan, pihaknya berharap agar pemerintah benar-benar bekerja dan serius untuk memberikan pelayanan terbaik buat rakyatnya. Terutama untuk rakyat miskin Sumatera Utara, khususnya Kota Medan sekitarnya. Menurutnya, kriteria miskin tersebut ada pada para abang betor dan keluarganya, yang hampir mayoritas hidup mengontrak atau menyewa rumah.

“Situasi abang-abang betor tengah pandemi COVID-19 saat ini membuat pendapatan kami semakin jauh berkurang, dan terkadang tidak membawa hasil apapun ke rumah. Tambah persaingan yang semakin ketat dengan hadirnya angkutan berbasis online dan juga angkutan Bus Trans Metro Deli, yang sudah tidak jelas keberadaannya serta tidak memberikan kontribusi jelas terhadap pendapatan negara,” kata Johan, hadapan Walikota Medan Bobby Afif Nasution dan Wakil Walikota Aulia Rachman.

Hadapan orang nomor satu Kota Medan tersebut, Johan menyampaikan keresahan para abang betor. Kondisi armada becak bermotor hampir kebanyakan sudah tidak layak dan sudah tidak memenuhi standar angkutan transportasi umum.

Padahal ungkapnya, becak bermotor merupakan icon yang harusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah, baik Gubernur maupun Walikota. Sama seperti halnya dengan icon Kota Medan lainnya yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, seperti Istana Maimun, Masjid Raya, Tjong A Fie dan lainnya. Setiap tahunnya, icon-icon itu mendapatkan alokasi anggaran untuk pemugaran perawatan.

“Apalagi sebelumnya, becak bermotor ikut serta memberikan kontribusi untuk pendapatan negara, dengan membayar inspeksi atau uji kir setiap enam bulan sekali sebesar Rp35.000,” ungkapnya.

TAGIH JANJI WALIKOTA SEBELUMNYA

Dalam orasinya, Johan juga mengungkapkan janji Walikota Medan terdahulu, Drs. Dzulmi Eldin, yang berjanji depan ribuan abang betor dan Kapolda Sumut masa Irjen Pol Drs. Agus Andrianto, bahwa Pemko Medan akan melakukan peremajaan terhadap sebanyak 6.000-8.000 betor. Namun, hingga pergantian Walikota belum juga terealisasi dan hanya janji palsu. Selain itu, banyaknya abang betor dan keluarganya yang belum mendapatkan program Bantuan Kesejahteraan Sosial seperti KIS/JKN, PKH, BPNT, KUBE, KIP/PIP, dan sebagainya.

“Yang harusnya program bantuan tersebut bisa didapat dengan sebaik-baiknya, tanpa ada diskriminasi kepada abang betor. Apalagi, diskriminasi itu begitu sangat jelas dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, yang memberikan bantuan seksi becak dan bak becak, yang merupakan Program Stimulus Ekonomi UMKM yang diberikan kepada Badan Usaha yang bukan koperasi,” jelas Johan Merdeka.

Terkait hal itu, DPP Satu Betor melalui orasi Ketua Umum Johan Merdeka menyatakan sikap kepada Gubernur Sumatera Utara dan Walikota Medan, yakni sebagai berikut:

1. Mendukung sepenuhnya Program Medan Smart City dengan peremajaan becak bermotor, yang merupakan icon Kota Medan agar dapat berdaya saing dengan angkutan transportasi lainnya.

2. Alokasikan APBD buat Peremajaan Perawatan untuk Betor seperti ICON lainnya, demi terwujudnya Medan Smart City.

3. Berikan sepenuhnya Bantuan Program Kesejahteraan Sosial kepada abang-abang betor dan keluarganya (PKH, BPNT, JKN/KIS, KIP/PIP serta bantuan kesejahteraan lainnya).

4. Lakukan pemutihan pembayaran KIS Mandiri dan ubah statusnya dari KIS Mandiri menjadi peserta JKN/KIS gratis, kepada abang-abang betor dan keluarganya.

5. Tertibkan iklan/reklame berjalan tenda-tenda becak yang tidak ada pemasukannya ke kas negara.

6. Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, agar mengevaluasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi agar tidak melalukan diskriminasi sepihak terkait pendistribusian serta pembagian seksi dan bak becak, yang diberikan kepada badan usaha yang bukan koperasi.

7. Meminta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara agar transparan dalam penggunaan anggaran negara, termasuk pengadaan bantuan untuk UMKM dan Koperasi.

JANJI AKOMODIR KELUHAN ABANG BETOR

Hadapan ratusan massa aksi dari DPP Satu Betor, Walikota Medan Bobby Afif Nasution berjanji akan segera mengakomodir apa yang menjadi keluhan para abang betor.

“Kami akan segera melakukan pendataan, dan mencoba merealisasikan apa yang menjadi keluhan para abang betor. Seperti UMKM yang sifatnya berbadan Usaha Bersama (UB), kami akan berikan bantuan itu, akan tetapi bukan untuk abang betor, namun untuk para istrinya. Segera buat kelompok UB tadi, kalau sudah terbentuk kami akan kucurkan bantuan,” kata Bobby.

Lanjut Bobby, untuk jenis bantuan seperti JKN-KIS dan lain sebagainya, pihaknya akan melakukan pendataan karena itu merupakan program dari pemerintah pusat. Namun begitu ini menjadi perhatian serius Pemko Medan.

Aksi unjuk rasa yang mengikuti protokol kesehatan ketat tersebut berakhir damai tanpa ada tindakan anarkis dari massa. Dan usai bertemu Walikota Medan, massa aksi bubar dengan tertib.***

Jurnalis: Septian Hernanto

Editor: Lizikri Damar