SinergiNews – DKI Jakarta, 04/08/2022. Pemerintah telah menggelar uji coba pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina sejak Juli 2022. Kebijakan ini untuk mengatur pembelian BBM subsidi untuk meringankan beban keuangan negara yang semakin berat.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai, aplikasi MyPertamina untuk membeli Pertalite dan Solar tidak akan efektif, malah justru semakin menyulitkan rakyat. Kebijakan ini menurutnya berpotensi menjadikan rakyat di daerah tidak memperoleh subsidi karena tidak bisa menggunakan MyPertamina, karena kesulitan akses internet dan kendala kepemilikan gadget.
“Ini belum termasuk persoalan kepemilikan kendaraan, di mana banyak kendaraan tidak sesuai dengan pemiliknya. Nama pemilik kendaraan pada STNK dan BPKB berbeda dengan yang tertera dalam surat dan KTP,” ujar Nevi, Kamis (04/08/2022).
Lanjutnya, bila pendaftaran di My Pertamina menyertakan identitas KTP, STNK, BPKB, foto kendaraan dan lain-lain, ini akan menimbulkan polemik data baru dan akan makin sengkarut. Selain itu, Nevi menambahkan, tidak semua SPBU memiliki akses internet yang dibutuhkan aplikasi MyPertamina.
“Bagaimana dengan SPBU di daerah, di pelosok, dan di perbatasan. Bila calon pembeli BBM gagal akses, atau SPBU tak tersedia jaringan internet, sehingga gagal membeli BBM, ini dapat menimbulkan konflik masyarakat, ancaman terhadap keamanan,” imbuhnya.